Mabuk, 11 Murid SMA Dikeluarkan

KEBUMEN – Sebanyak 11 siswa SMA Negeri Klirong, Kebumen dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tuanya setelah diketahui mabuk-mabukan di sekolah. Kebijakan itu dikeluarkan pihak sekolah setelah menggelar rapat antara dewan guru dan komite sekolah.

Kepala SMA Negeri Klirong Drs Sugito, Selasa (15/4) membenarkan kebijakan untuk mengembalikan sebanyak 11 siswanya kepada orang tuanya. Mereka yang terkena sanksi terdiri dari dua siswa kelas 10 dan sembilan siswa kelas 11. Keputusan tersebut berlaku sejak Kamis (10/4) lalu. ”Istilahnya bukan dikeluarkan, tapi dikembalikan kepada orang tuanya,” kata Sugito.

Sugito menambahkan, sejak masuk sekolah, siswa sudah terikat dengan pada aturan yang berlaku di sekolah yang saat ini dipimpinnya. Di antaranya pihak sekolah tidak akan toleransi dengan tiga pelanggaran berat yang dilakukan siswanya yakni melakukan minum-minuman keras, perkelahian dan menghamili/hamil di luar nikah.

Konsekuensi

”Sejak siswa masuk mereka sudah mengetahui aturan itu. Mereka juga tahu konsekuensi jika melakukan pelanggaran,” tandas Sugito.
Dengan hukuman itu, ia ingin memberikan efek jera kepada siswa. Harapannya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kebumen, Drs Maryono mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait dikembalikannya 11 siswa kepada orang tua karena ketahuan mabuk. Menyikapi persoalan itu, Dinas P dan K cukup dilematis.

”Di satu sisi itu menegakkan aturan untuk memebrikan efek jera, namun di sisi lain kasihan juga kepada siswa yang dikenai sanksi,” katanya sembari menyebutkan keputusan terakhir berada di pihak sekolah dan komite bersangkutan…

sumber : http://www.kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=101

Unjuk Rasa Mahasiswa Warnai Hardiknas di Yogyakarta

YOGYAKARTA—Kebumen: Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan anggota LSM mewarnai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2008 di Yogyakarta, pada Jumat (2/5).

Para peserta aksi membawa poster dan spanduk berjalan kaki dari Jl Abu Bakar Ali, Kotabaru, menuju Jl Malioboro, kemudian mampir di halaman Gedung DPRD DIY, depan pintu gerbang kompleks perkantoran Kepatihan, dan berakhir simpang empat Kantor Pos Besar, tempat yang biasa dimanfaatkan oleh para pengunjuk rasa disebabkan tempat ini strategis dan mudah diakses oleh hampr semua lapisan, komponen, dan terutama wartawan.

Dalam orasinya mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan menuntut pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% di luar gaji guru dan karyawan.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah mencabut Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No 60/61 Tahun 1999 tentang Otonomi Kampus dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta memberikan pendidikan layak dan memadai kepada rakyat.

Pada kesempatan itu, koordinator aksi, Supriyanto mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara.

Kondisi pendidikan saat ini diwarnai komersialisasi yang mengakibatkan biaya pendidikan semakin mahal, membengkak dan hampir tidak terjangkai oleh seluruh lapisan warga negara. Meskipun biaya pendidikan mahal pada kenyataannya tidak ditunjang oleh fasilitas yang layak dan memadai, sehingga pendidikan hanya mengeruk keuntungan dan tidak memberi keberuntungan pada warga negara (tambahan saja)

Aksi yang berlangsung aman dan tertib tersebut memperoleh pengawalan dan penjagaan aparat kepolisian setempat….

Ahh nasib orang kecil yang sanantiasa dimanfaatkan oleh Kekuasaan tetapi tidak bisa memanfaatkan kekuasaan…. Kapan keadilan ini sampai kepada WNI ?

Tokoh Lintas Agama Asia Lakukan Pertemuan di Jakarta

JAKARTA–MI: Tokoh lintas agama dari negara-negara di Asia akan melakukan pertemuan di Jakarta pada 14-17 Mei 2008 untuk membahas pokok-pokok masalah yang akan dibicarakan dalam Konferensi Agama-Agama untuk Perdamaian Asia (Asian Conference on Religions for Peace/ACRP).

“Sebanyak 35 tokoh berbagai agama di Asia akan menghadiri pertemuan awal ACRP di Jakarta pada 14 Mei yang rencananya dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata Ketua Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) Din Syamsuddin di Jakarta, Jumat (2/5).

Din yang pada kesempatan itu didampingi tokoh lintas agama anggota IComRP menjelaskan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka persiapan pertemuan ACRP ketujuh di Manila pada 17-21 OKtober 2008.

Menurut Din, pertemuan ACRP ketujuh akan membahas lima hal pokok yakni upaya mewujudkan perdamaian melalui penciptaan keamanan dan transformasi konflik; melalui penegakan hak asasi manusia dan pendidikan perdamaian melalui nilai-nilai umum dan pembangunan komunitas; melalui pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta dengan memulihkan luka lama dan membangun masa depan.

Hasil pertemuan ACRP tersebut, kata Sekretaris Jendral IComRP Theophilus Bela, selanjutnya diharapkan bisa memberikan sumbangan berarti bagi upaya untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Asia dan dunia..

berita dari MI : http://www.mediaindonesia.com/humaniora Jum’at, 02 Mei 2008 23:36 WIB